1. UU
No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. Bahwa Indonesia adalah negara yang
memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang
seni dan sastra dengan pengembangan pengembangannya yang memerlukan
perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari
keanekaragaman tersebut;
b. bahwa Indonesia telah menjadi
anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidanghak kekayaan
intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan
pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
c. bahwa perkembangan di bidang
perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesatsehingga
memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait
dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
d. Bahwa dengan memperhatikan
pengalaman dalam melaksanakan Undang undang Hak Cipta yang ada, dipandang
perlu untuk menetapkan Undang undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang
undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan
Undang undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang undang
Nomor 12 Tahun 1997;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan
Undang undang tentang Hak Cipta;
|
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat
(1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization(Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3564);
|
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2. Rangkuman
UU No Tahun 2002 Tentang Hak CIpta (per pasal)
Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam
Undang-undang Hak Cipta, yaitu yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19
Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
(pasal 1 butir 1). Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri,
dari 15 bab, 78 pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain:
Bab
I :
Ketentuan Umum (pasal 1)
Bab
II :
Lingkup Hak Cipta (pasal 2-28)
Bab
III :
Masa Berlaku Hak Cipta (pasal 29-34)
Bab
IV :
Pendaftaran Ciptaan (pasal 35-44)
Bab
V :
Lisensi (pasal 45-47)
Bab
VI :
Dewan Hak Cipta (pasal 48)
Bab VII :
Hak Terkait (pasal 49-51)
Bab
VIII :
Pengelolaan Hak Cipta (pasal 52-53)
Bab
IX : Biaya (pasal 54)
Bab
X :
Penyelesaian Sengketa (pasal 55-66)
Bab
XI :
Penetapan Sementara Pengadilan (pasal 67-70)
Bab
XII :
Penyidikan (pasal 71)
Bab
XIII :
Ketentuan Pidana (pasal 72-73)
Bab
XI :
Ketentuan Peralihan (pasal 74-75)
Bab
XV :
Ketentuan Penutup (pasal 76-78)
3. Prosedur
Pendaftaran HAKI Di DEPKUMHAM
1. Permohonan untuk mendaftarkan Hak
Kekayaan Intelektual ("HaKI") dan permohonan lainnya dibidang HaKI
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual melalui loket penerimaan di setiap Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Biaya permohonan HaKI adalah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pembayaran biaya permohonan
disetorkan pada rekening nomor 311928974 Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang
atas nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Petugas loket menerima permohonan
yang telah memenuhi persyaratan dengan mencantumkan :
a. tanggal,
bulan, tahun serta waktu penerimaan (jam dan menit);
b. nomor
agenda meliputi kode wilayah, jenis HaKI, tahun dan nomor urut penerimaan.
5. Kode wilayah sebagaimana yang
dimaksud dalam butir 4 huruf b adalah kode wilayah seperti yang ditentukan
dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor : A-UM.02.01-24 tanggal 27 Maret
1995.
6.
Kepala Kantor Wilayah atau
pejabat yang ditunjuk olehnya membubuhkan tanda tangan dan stempel pada
permohonan yang telah diterima.
7. Pada hari yang sama dengan
tanggal penerimaan lengkap permohonan seperti dimaksud dalam butir 4 Kantor
Wilayah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:
a. lembar
pertama permohonan yang telah diterima sesuai ketentuan butir 4 dengan
menggunakan facsimile; dan
b. berkas
permohonan lengkap melalui Pos Tercatat atau fasilitas pengiriman sejenis.
8. Surat menyurat yang berkaitan
dengan permohonan HaKI disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual kepada pemohon atau kuasanya dengan tembusan kepada Kantor Wilayah
yang menerima permohonan tersebut.
4. Asosiasi
Hak Cipta Di Indonesia
a) Karya
Cipta Indonesia
Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta lagu. Wadah ini sebagai pemegang hak cipta
yang dikuasakan oleh Pencipta sebagai pemilik hak cipta sesuai Undang – Undang
Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Wadah ini juga biasa
disebut di dunia internasional sebagai Collective Management Organisation
(CMO). Kegiatan utama dari LMK adalah melakukan collecting royalty atas
pemakaian karya cipta lagu oleh pelaku usaha, yang selanjutnya mendistribusikan
hasilnya kepada para Pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada KCI.
b)
Asosiasi Piranti Lunak Indonesia
ASPILUKI dibentuk pada tahun 1990 dan anggotanya
adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peranti lunak (software)
dan jasa Teknologi Informasi.
ASPILUKI berperan sebagai wadah komunikasi,
konsultasi, pembinaan dan koordinasi antar anggota. Hal ini dicapai dengan
melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Membantu
pemerintah mengkondisikan suasana yang tepat untuk berkembangnya Karya Cipta
dalam bidang piranti lunak dan komputer, yaitu dengan mendukung dan melaksanakan
secara konsekuen Undang-undang Hak Cipta
2. Menyelenggarakan
dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan,
seminar, ceramah, lokakarya, diskusi dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan bidang Tehnologi Informasi dan industri Piranti Lunak
3. Menghimpun,
mengelola dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai dengan kemampuan yang ada
4. Menerbitkan
buletin, jurnal maupun dokumen lainnya baik untuk kepentingan anggota maupun
masyarakat umum
5. Mengadakan dan
mengembangkan kerjasama dengan organisasi sejenis baik di dalam maupun di luar
negeri, selama maksud dan tujuan dari organisasi tersebut tidak bertentangan
dengan maksud dan tujuan APSILUKI
6. Menyelenggarakan
usaha-usaha dan pembentukan lembaga-lembaga lainnya yang dianggap perlu oleh
ASPILUKI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga
c)
Bussiness Software Assosiation
BSA | The
Software Alliance adalah advokat untuk kebijakan publik yang mendorong inovasi
teknologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim kebijakan BSA bekerja dengan
pemerintah dan pemangku kepentingan publik di seluruh dunia untuk memberikan
dukungan yang diperlukan perusahaan untuk menangani masalah seperti kedaulatan
data, privasi data, keamanan data, kekayaan intelektual, dan perdagangan yang
adil dalam ekonomi digital.
Untuk
sebagian besar sejarahnya, BSA telah dianggap sebagai organisasi penegakan yang
menargetkan pembajak perangkat lunak dan mencari penyelesaian keuangan.
Organisasi ini telah berkembang, bagaimanapun, dan sekarang berfokus pada
membantu untuk mendidik perusahaan dan individu tentang kebijakan yang:
a)
Izinkan aliran bebas data lintas batas.
b)
Hindari persyaratan untuk layanan data
untuk menyimpan data secara lokal.
c) Advokasi pendekatan yang seimbang terhadap
masalah privasi dan keamanan.
d) Memajukan kebijakan kekayaan intelektual
yang komprehensif dan dapat dilaksanakan.
e) Buka pasar global untuk perdagangan digital
dan mengurangi hambatan akses pasar untuk industri perangkat lunak.
f) Mendorong lapangan bermain dengan mempromosikan
kebijakan pengadaan yang adil dan tidak diskriminatif.
BSA
melakukan dan merilis sejumlah studi dan laporan yang terkait dengan industri
perangkat lunak, termasuk Survei Perangkat Lunak Global, yang memperkirakan
volume dan nilai perangkat lunak yang tidak berlisensi yang diinstal pada
komputer pribadi di negara-negara di seluruh dunia - serta Global Cloud
Computing Scorecard, yang merangking kesiapan cloud computing dari 24 negara.
Tim kepatuhan dan penegakan BSA memastikan bahwa inovasi perusahaan anggota
dilisensikan sepenuhnya dan bahwa pengguna akhir memahami manfaat dari
perangkat lunak yang sah. Setiap tahun, BSA menyelidiki ribuan kasus perangkat
lunak yang tidak berlisensi yang membahayakan penerbit perangkat lunak dan
merek mereka dan menghadapkan pelanggan ke berbagai risiko.
BSA
berkantor pusat di Washington, DC dan memiliki kantor, staf, dan operasi aktif
di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Anggota BSA meliputi: Adobe, ANSYS,
Apple, Autodesk, Bentley Systems, CA Technologies, CNC / Mastercam, DataStax,
Dell, IBM, Intuit, Microsoft, Minitab, Oracle, salesforce.com, SAS, Siemens
PLM, Splunk, Symantec, The MathWorks, Trend Micro, Trimble, dan Workday.
5.
Kesimpulan
UU no.19 tahun 2002 sudah cukup
jelas bahwasanya hak cipta sudah dijamin perlindunganya semenjak suatu hasil
karya dibuat, jadi bagi siapa saja yang berhasil membuat suatu karya tidak
perlu kawatir lagi akan pembajakan. dalam hal ini hak cipta tersebut berbentuk
fisik maupun non fisik dengan tujuan pendidikan, atau seni. bagi siapa yang
melanggar sudah jelas hukumanya baik hukum pidana tau denda berdasarkan jumlah
yang sudah diperhitungkan.Tetap yang sangat disayangkan adalah kurang tegasnya penegak hukum zaman
sekarang ini dalam menindak kasus pembajakan, terlebih lagi perlindungan hak
cipta hanya berlaku semasa penciptanya masih hidup dan sampai 50 tahun
terhitung semenjak penciptanya meninggal. sehingga setelah batas waktu yang
ditentukan, hak cipta tersebut akan diserahkan ke badan pengelola hak cipta,
bisa dikatakan kemungkinan hak cipta tersebut disalahgunakan sangat besar
sekali ditambah kurang tegasnya pemerintah.
Sumber:
https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/BSA-The-Software-Alliance
Tidak ada komentar:
Posting Komentar