1. Indonesia
Latar
Belakang :
Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia
sudah dimulai sebelum tahun1999. Fokus utama waktu itu adalah pada “payung
hukum” yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan
“payung” ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh
undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang generik, diharapkan
rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke
yang lebih spesifik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana. Dalam
perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam
rancangan “cyberlaw” Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah
hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime),penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password,electronic banking, pemanfaatan
internet untuk pemerintahan (e-government) dan kesehatan,masalah hak,
penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan
karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga
ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini
pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik,dan
akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Di luar negeri
umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang.
UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik
yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia.
Undang - undang informasi dan transaksi elektronik (UUITE) atau yang
disebut cyberlaw, digunakan
untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan
internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada
UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.
UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada
umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan
tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan. UUITE
sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21
April2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara
mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi
didalamnya.
Pada awalnya kebutuhan Cyber Law di Indonesia berangkat dari
mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya.
Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen, terutama
konsumenakhir (end-user )
diberikan perlindungan hukum yang kuat agar tidak dirugikan,mengingat transaksi
perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawanpenipuan, dan dalam
perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masukdalam agenda DPR, terus
mengalami penambahan disana-sini, termasuk perlindungandari serangan hacker , pelarangan penayangan content yang memuat
unsur-unsurpornografi, pelanggaran kesusilaan,pencemaran nama baik, penghinaan
dan lainsebagainya.
Terdapat
sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam
UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari11Pasal
tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan blogger, pasal-pasal yang
mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan
oleh seorang blogger tanpa dia sadari. Pasal - Pasal tersebut adalah Pasal 27
ayat (1) dan (3),Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).
Fokus Pada Bidang :
Fokus utama dalah pada “payung hukum” yang generik
dan sedikit mengenai transaksi elektronik
Pelanggaran Yang Terjadi :
Kasus Mustika Ratu adalah kasus
cyber crime pertama di Indonesia yang disidangkan. Belum usai perdebatan pakar
mengenai perlu tidaknya cyberlaw di Indonesia, tiba-tiba di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat mulai disidangkan kasus cybercrime. Pelakunya, menggungakan domain name mustikaratu.com untuk kepentingan PT. Mustika
Berto, pemegang merek kosmetik Sari Ayu. Jaksa mendakwa pakai undang - undang
apa? Tjandra Sugiono yang tidak sempat mengenyam hotel prodeo karena tidak
“diundang” penyidik dan jaksa penuntut umum, pada kamis (2/8) duduk di kursi
pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tjandra didakwa telak melakukan
perbuatan menipu atau mengelirukan orang banyak untuk kepentingan perusahaannya
sendiri. Kasus ini berawal dengan didaftarkannya nama domain name mustikaratu.com di
Amerika dengan menggunakan Network Solution Inc (NSI) pada Oktober 1999 oleh
mantan general Manager International Marketing PT. Martina Berto ini. Alamat
yang dipakai untuk mendaftarkan domain
name tersebut adalah Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat, JA.
10330. Akibat penggunaan domain
name mustikaratu.com tersebut, PT. Mustika Ratu tidak dapat
melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar
negeri. Pasalnya, mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu
di website tersebut. Mereka kebingungan ketika menemukan website
mustikaratu.com yang isinya justru menampilkan produk-produk Belia dari
Sari Ayu, yang notabene adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik.
Tjandra Sugiono didakwa dengan Pasal 382 bis KUHP mengenai perbuatan curang (bedrog) dalam perdagangan, yang
ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Selain itu, jaksa juga memakai
Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 19 UU No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk menolak dan atau menghalangi
pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. “Dia
(Tjandra, Red) memakai nama mustikaratu.com.
Jadi PT. Mustika Ratu merasa namanya dipakai orang lain dan dia melaporkan ke
penyidik, maka jadilah perkaranya di pengadilan,” komentar Suhardi yang menjadi
Jaksa Penuntut Umum untuk perkara ini
2.
Malaysia
Latar Belakang
:
The Computer Crime Act Pada tahun 1997 malaysia telah mengesahkan dan
mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek
dalam cyberlaw seperti UU Kejahatan Komputer, UU Tandatangan Digital, UU
Komunikasi dan Multimedia, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui
amandemen UU Hak Ciptanya. The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai
kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di
negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yang
berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material
komputer, adalah termasuk cybercrime.Jadi apabila kita menggunakan
computer orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka termasuk didalam cybercrime
walaupun tidak terhubung dengan internet. Hukuman atas pelanggaran The computer
Crime Act : Denda sebesar lima puluh ribu ringgit (RM50,000) atau hukuman
kurungan/penjara dengan lama waktu tidak melebihi lima tahun sesuai dengan
hukum yang berlaku di negara tersebut (Malaysia). Computer Crimes Act dibentuk
tahun 1997, menyediakan penegakan hukum dengan kerangka hukum yang mencakup
akses yang tidak sah dan penggunaan komputer dan informasi dan menyatakan
berbagai hukuman untuk pelanggaran yang berbeda komitmen. Secara umum Computer
Crime Act, berikut point-point yang dibahas tentang :
– Mengakses material komputer
tanpa ijin
– Menggunakan komputer untuk fungsi
yang lain
– Memasuki program rahasia orang
lain melalui komputernya
– Mengubah / menghapus program
atau data orang lain
– Menyalahgunakan program / data
orang lain demi kepentingan pribadi
Di Malaysia masalah perlindungan
konsumen,cybercrime,muatan online,digital copyright, Penggunaan nama
domain,kontrak elektronik sudah ditetapkan oleh pemerintahan Malaysia.Sedangkan
untuk masalah privasi,spam dan online dispute resolution masih dalam tahap rancangan.
Fokus Pada Bidang :
Fokus pada Transaksi elektronik dan juga perlindungan hak cipta dalam internet.
Pelanggaran Yang Terjadi :
Kebanyakan jenis kejahatan cyber yang
terjadi di negeri jiran tersebut, meliputi penipuan, pelanggaran keamanan,
spam, hingga mengirim kode berbahaya yang mengandung virus. Menurut data
kepolisian, sudah terjadi 11.543 kasus cybercrime pada tahun lalu, meski
angkanya turun pada tahun sebelumnya yang mencapai 15.218 kasus.
Tidak sedikit juga
dari mereka yang tertipu dengan adanya email yang mengaku sebagai anggota
keluarga kesultanan Malaysia. Oknum tersebut meminta bantuan uang dalam jumlah
besar kepada para korbannya dengan iming-iming akan dilipatgandakan uang
pengembaliannya.
Pelanggaran Yang Terjadi :
Kebanyakan jenis kejahatan
cyber yang terjadi di negeri jiran tersebut, meliputi penipuan, pelanggaran
keamanan, spam, hingga mengirim kode berbahaya yang mengandung virus. Menurut
data kepolisian, sudah terjadi 11.543 kasus cybercrime pada tahun lalu, meski
angkanya turun pada tahun sebelumnya yang mencapai 15.218 kasus. Tidak sedikit juga dari mereka yang tertipu
dengan adanya email yang mengaku sebagai anggota keluarga kesultanan Malaysia.
Oknum tersebut meminta bantuan uang dalam jumlah besar kepada para korbannya
dengan iming-iming akan dilipatgandakan uang pengembaliannya
3. Singapura
:
Latar
Belakang :
Singapore
memiliki cyberlaw yaitu The Electronic Act (Akta Elektronik) 1998, Electronic
Communication Privacy Act (Akta Privasi Komunikasi Elektronik) 1996. The
Electronic Transactions Act telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan
kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik
di Singapore yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informasi dan Kesenian
untuk membuat peraturan mengenai perijinan dan peraturan otoritas sertifikasi
di Singapura. UU ini dibuat dengan tujuan:
·
Memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan
arsip elektronik yang dapat dipercaya.
·
Memudahkan perdagangan elektronik, yaitu
menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah atas penulisan
dan persyaratan tandatangan, dan untuk mempromosikan pengembangan dari
undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan menjamin /
mengamankan perdagangan elektronik.
·
Memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang
dokumen pemerintah dan perusahaan.
·
Meminimalkan timbulnya arsip alektronik yang sama
(double), perubahan yang tidak disengaja dan disengaja tentang arsip, dan
penipuan dalam perdagangan elektronik, dll.
·
Membantu menuju keseragaman aturan, peraturan dan
mengenai pengesahan dan integritas dari arsip elektronik.
·
Mempromosikan kepercayaan, integritas dan keandalan
dari arsip elektronik dan perdagangan elektronik, dan untuk membantu
perkembangan dan pengembangan dari perdagangan elektronik melalui penggunaan
tandatangan yang elektronik untuk menjamin keaslian dan integritas surat
menyurat yang menggunakan media elektronik.
Isi
The Electronic Transactions Act mencakup hal-hal berikut:
·
Kontrak Elektronik: didasarkan pada hukum dagang
online yang dilakukan secara wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa
kontrak elektronik memiliki kepastian hukum.
·
Kewajiban Penyedia Jasa Jaringan: mengatur mengenai
potensi / kesempatan yang dimiliki oleh network service provider untuk
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengambil, membawa,
menghancurkan material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa
jaringan tersebut. Pemerintah Singapore merasa perlu untuk mewaspadai hal
tersebut.
·
Tandatangan dan Arsip elektronik: Hukum memerlukan
arsip/bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu
tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum.
Di
Singapore masalah tentang privasi,cyber crime,spam,muatan online, copyright, kontrak
elektronik sudah ditetapkan. Namun, masalah perlindungan konsumen dan
penggunaan nama domain belum ada rancangannya tetapi online dispute resolution
sudah terdapat rancangannya.
Fokus Pada Bidang :
Fokus
pada transaksi perdagangan elektronik di Singapura.
Pelanggaran Yang Terjadi :
Serangan siber terbesar dalam
sejarah Singapura menyerang negara kota tersebut. Informasi pribadi sekitar 1,5
juta warga Singapura termasuk informasi pribadi Perdana Menteri Lee Hsien Loong
telah dicuri dalam serangan siber yang terjadi sejak akhir Juni 2018. Pemerintah
Singapura tak menyebutkan identitas si peretas dunia maya tersebut. Hanya saja
dari serangannya memiliki ciri khas kelompok yang terkait suatu negara. Menurut
pihak berwenang Singapura seperti dikutip Reuters, pada akhir
Juni 2018, peretas mulai mencuri detail data pribadi dan catatan resep pasien
yang mengunjungi klinik rawat jalan di Singapura. Tak tangung-tanggung, data
yang diambil itu hingga tiga tahun sebelumnya
4. Thailand
Latar
Belakang :
Cybercrime dan
kontrak elektronik di Negara Thailand sudah ditetapkan oleh
pemerintahnya,walaupun yang sudah ditetapkannya hanya 2 tetapi yang lainnya
seperti privasi, spam, digital copyright dan ODR sudah dalalm tahap rancangan.
Fokus Dibidang :
Hukum Cyber Crime di
Thailand melakukan fokus di bidang hak cipta digital dan privasi dalam
berkomunikasi.
Pelanggaran
Yang Terjadi :
Kasus
pada Thailand Seorang redaktur majalah terkemuka di Thailand menghadapi kemungkinan tuduhan kriminal karena
dianggap menghina keluarga kerajaan. Redaktur itu dilaporkan ke polisi setelah
menyebarkan gambar raja-raja Thailand mengenakan masker wajah untuk menyoroti
polusi udara di Kota Chiang Mai. Foto itu buatan seorang siswa terkait rencana
unjuk rasa antipolusi udara, yang kemudian dibatalkan gubernur. Gubernur Chiang
Mai pada Minggu, 1 April 2018 mengatakan Pim Kemasingki, redaktur dari
majalah Chiang Mai Citylife, telah
melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer atau cyber crime dengan
berbagi gambar melecehkan keluarga kerajaan.
5. Amerika
Latar
Belakang :
Di Amerika,
Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic
Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan
Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of
Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Tujuan menyeluruhnya adalah untuk
membawa ke jalur hukum negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti
retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga
mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak.
UETA 1999 membahas di antaranya mengenai:
Pasal
5 :
Mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik
Pasal 7 :
Memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik.
Pasal 8 :
Mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.
Pasal 9 :
Membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.
Pasal 10 :
Menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.
Pasal 11 :
Memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.
Pasal 12 :
Menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik.
Pasal 13 :
“Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik”
Pasal 14 :
Mengatur mengenai transaksi otomatis.
Pasal 15 :
Mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.
Pasal 16 :
Mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.
Undang-Undang Lainnya :
• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
• Uniform Computer Information Transaction Act
• Government Paperwork Elimination Act
• Electronic Communication Privacy Act
• Privacy Protection Act
• Fair Credit Reporting Act
• Right to Financial Privacy Act
• Computer Fraud and Abuse Act
• Anti-cyber squatting consumer protection Act
• Child online protection Act
• Children’s online privacy protection Act
• Economic espionage Act
• “No Electronic Theft” Act
Undang-Undang Khusus :
• Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
• Credit Card Fraud Act
• Electronic Communication Privacy Act (ECPA)
• Digital Perfomance Right in Sound Recording Act
• Ellectronic Fund Transfer Act
• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer
• Federal Cable Communication Policy
• Video Privacy Protection Act
Undang-Undang Sisipan :
• Arms Export Control Act
• Copyright Act, 1909, 1976
• Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services
• Privacy Act of 1974
• Statute of Frauds
•Federal Trade Commision Act
• Uniform Deceptive Trade Practices Act
Mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik
Pasal 7 :
Memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik.
Pasal 8 :
Mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.
Pasal 9 :
Membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.
Pasal 10 :
Menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.
Pasal 11 :
Memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.
Pasal 12 :
Menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik.
Pasal 13 :
“Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik”
Pasal 14 :
Mengatur mengenai transaksi otomatis.
Pasal 15 :
Mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.
Pasal 16 :
Mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.
Undang-Undang Lainnya :
• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
• Uniform Computer Information Transaction Act
• Government Paperwork Elimination Act
• Electronic Communication Privacy Act
• Privacy Protection Act
• Fair Credit Reporting Act
• Right to Financial Privacy Act
• Computer Fraud and Abuse Act
• Anti-cyber squatting consumer protection Act
• Child online protection Act
• Children’s online privacy protection Act
• Economic espionage Act
• “No Electronic Theft” Act
Undang-Undang Khusus :
• Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
• Credit Card Fraud Act
• Electronic Communication Privacy Act (ECPA)
• Digital Perfomance Right in Sound Recording Act
• Ellectronic Fund Transfer Act
• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer
• Federal Cable Communication Policy
• Video Privacy Protection Act
Undang-Undang Sisipan :
• Arms Export Control Act
• Copyright Act, 1909, 1976
• Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services
• Privacy Act of 1974
• Statute of Frauds
•Federal Trade Commision Act
• Uniform Deceptive Trade Practices Act
Fokus Pada Bidang :
Hukum Cyber Crime di
Amerika melakukan fokus di bidang Transaksi Elektronik, Privasi Komunikasi,
Penyadapan / Pembajakan, Hak Cipta, dan Keamanan Data.
Pelanggaran Yang Terjadi :
Kevin Mitnik ditangkap FBI tanggal 15 Februari 1995 dengan tuduhan telah
melakukan beberapa computer crime maupun cybercrime.Ia sudah mengakui empat
kasus wire fraud, dua kasus computer fraud dan sebuah kasus penyadapan
komunikasi lewat kabel. Tidak tanggung-tanggung, ulah Mitnick telah memakan
korban berbagai perusahaan besar seperti Motorola, Nokia, Fujitsu, Novell, NEC,
Sun Microsystems, Colorado SuperNet, Netcom On-Line Services, The University of
Southern California. Tanggal 27 Juni 1997 Mitnick didakwa tahap
pertama oleh Hakim Mariana R. Pfaelzer selama 22 bulan hukuman penjara. Dan
akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1999, Hakim Mariana R. Pfaelzer memberikan
keputusan final bagi Mitnick. Hakim memutuskan hukuman tambahan 46 bulan bagi
Mitnick dan denda ganti rugi sebesar $ 4,125.
Mitnick
dibebaskan tanggal 21 Januari 2000 setelah dipenjara selama 4 tahun, 11 bulan,
dan 6 hari. Setelah dibebaskan, selama 3 tahun Mitnick berada di bawah
pengawasan pihak berwenang dan harus membayar denda. Selama masa itu, Mitnick
tidak boleh menggunakan dan mengakses segala jenis peranti keras maupun peranti
lunak komputer. Begitu juga, Mitnick tidak boleh mengakses segala jenis
komunikasi nirkabel.
6. Uni
Eropa
Latar
Belakang :
Council of Europe Convention on
Cybercrime merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya, dengan mengadopsikan
aturan yang tepat dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam
mewujudkan hal ini. Counsil of Europe Convention on Cyber Crime merupakan hukum
yang mengatur segala tindak kejahatan komputer dan kejahatan internet di Eropa
yang berlaku pada tahun 2004, dapat meningkatkan kerjasama dalam menangani
segala tindak kejahatan dalam dunia IT. Council of Europe Convention on
Cybercrime berisi Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI) pada
intinya memuat perumusan tindak pidana. Council of Europe Convention on Cyber
Crime juga terbuka bagi bagi Negara non eropa untuk menandatangani bentu
kerjasama tentang kejahatan di dunia maya atau internet terutama pelanggaran
hak cipta atau pembajakkan dan pencurian data. Jadi tujuan adanya konvensi ini
adalah untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat terhadap serangan
cybercrime, pencarian jaringan yang cukup luas, kerjasama internasional dan
penegakkan hukum internasional.
Fokus Pada Bidang :
Hukum Cyber Crime di
Uni Eropa melakukan fokus di bidang Keamanan Data dan Privasi Komunikasi.
Pelanggaran Yang Terjadi :
Kasus
pada Uni Eropa Sebanyak
49 orang yang disangka terlibat dalam jaringan kejahatan cyber berhasil dicokok
oleh pihak keamanan melalui sebuah operasi internasional yang dilakukan oleh
European Cybercrime Centre dari lembaga penegak hukum Uni Eropa atau Europol.
Kelompok
Cybercrime tersebut beranggotakan orang-orang yang berbeda asal Negara di Eropa
seperti Italia, Spanyol, Polandia, Belgia, Georgia dan Inggris. Mereka –para
tersangka- diyakini berada dibalik kasus-kasus kebocoran data email milik
perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan keuangan. Aksi kejahatan
penipuan keuangan yang dilakukan itu sendiri mengakibatkan kerugian sebesar € 6
juta atau hampir 90 milyar rupiah. Hasil identifikasi Europol terhadap aksi tersebut
menyebutkan, kejahatan menggunakan modus yang dikenal sebagai man-in-the-middle
attack, indikasinya dari adanya insiden infiltrasi ke sistem komputer secara
berulang seperti melalui hacking, malware, dan teknik sosial engineering. Pelaku
dalam melancarkan aksi melewati prosedur tertentu yang diawali dengan meretas
akun email. Setelah akun email perusahaan berhasil diakses, pelaku selanjutnya
memonitor komunikasi email untuk mendeteksi adanya permintaan pembayaran.
Demikian disampaikan Europol melalui press release-nya. Jika ditemukan
komunikasi yang berisi tentang permintaan pembayaran dari pelanggan, maka
kemudian pelaku akan meminta pelanggan tersebut untuk mentransfer pembayarannya
ke rekening bank yang dimiliki oleh kelompok pelaku kejahatan. Selanjutnya uang
pembayaran akan dicairkan dalam berbagai bentuk atau mata uang. Dari
penangkapan 49 pelaku tersebut, Europol yang bermarkas di Den Haag, Belanda
juga berhasil menyita 58 barang yang digunakan untuk melancarkan operasi
kejahatan tersebut seperti laptop, hard disk, telepon, tablet, kartu kredit dan
uang tunai, Kartu SIM, USB, dokumen palsu, juga buku rekening bank.
7.
Jepang
Latar Belakang :
Undang-Undang Nomor 128 Tahun 1999 Larangan mengakses komputer secara illegal Pasal
3. Tidak seorangpun diizinkan melakukan tindakan ilegal dalam
mengakses komputer. Tindakan mengakses komputer secara ilegal disebutkan pada
paragraf sebelumnya yang berarti tindakan-tindakan yang berada di bawah salah
satu item berikut:
(1)
Sebuah tindakan yang membuat tersedianya penggunaan aplikasi tertentu yang
dibatasi oleh fungsi kontrol akses, membuat operasi komputer tertentu,
memiliki fungsi kontrol akses, memasukkan data ke dalam komputer tertentu
melalui saluran telekomunikasi, mengetahui kode identifikasi seseorang untuk
tujuan tertententu (Pengecualian tindakan tersebut dilakukan oleh
administrator akses yang telah menambahkan fungsi kontrol akses yang
bersangkutan, atau dilakukan dengan persetujuan dari administrator akses yang
bersangkutan atau dari pengguna yang berwenang untuk kode identifikasi);
(2)
Sebuah tindakan yang membuat tersedianya penggunaan aplikasi tertentu yang
dibatasi sehingga membuat operasi komputer tertentu yang memiliki fungsi
kontrol akses melalui saluran telekomunikasi dan informasi (tidak termasuk kode
identifikasi) atau perintah yang dapat menghindari pembatasan fungsi kontrol
akses (pengecualian tindakan tersebut dilakukan oleh administrator akses
yang telah menambahkan fungsi kontrol akses yang bersangkutan, atau dilakukan
dengan persetujuan dari administrator akses yang bersangkutan).
(3)
Suatu tindakan membuat tersedianya penggunaan aplikasi tertentu yang
dibatasi oleh operasi komputer tertentu, yang penggunaannya khusus dibatasi
oleh fungsi kontrol akses dan diinstal ke komputer tertentu lain yang
terhubung, melalui jalur telekomunikasi, untuk komputer tertentu, melalui
memasukkan ke dalamnya, melalui telecomminucation, informasi atau perintah yang
dapat menghindari pembatasan yang bersangkutan. (Larangan tindakan
memfasilitasi akses komputer yang tidak sah)
Pasal
4. Dilarang memberikan kode identifikasi orang lain yang berhubungan dengan
fungsi kontrol akses ke orang lain selain administrator akses untuk itu fungsi
kontrol akses atau pengguna resmi untuk kode identifikasi yang menunjukkan
bahwa itu adalah kode identifikasi yang spesifik dari penggunaan komputer
khusus, atau atas permintaan dari seseorang yang memiliki pengetahuan tersebut,
kecuali kasus di mana tindakan tersebut dilakukan oleh administrator akses,
atau dengan persetujuan bahwa administrator akses atau adalah pengguna yang
berwenang.
(Ketentuan
Hukuman)
Apabila
seseorang melakukan perbuatan-perbuatan diatas maka akan dikenakan pasal pasal
hukuman sebagai berikut:
1. Seseorang
yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 8 maka orang tersebut
harus dihukum dengan hukuman kerja paksa selama tidak lebih dari satu
tahun atau denda tidak lebih dari 500.000 yen dan hal ini juga berlaku
apabila Seseorang yang telah melanggar ketentuan Pasal 3, ayat 1;
2. Seseorang
yang telah melanggar ketentuan Pasal 4 dipidana dengan denda tidak lebih dari
300.000 yen.
KUHP
Pasal 258.
Kerusakan
Dokumen di Gunakan Umum
Seseorang
yang kerusakan dokumen atau catatan elektronik-magnetik digunakan pejabat
publik dipidana dengan pidana penjara selama tidak kurang dari tiga bulan atau
lebih dari tujuh tahun.
KUHP
Pasal 259
Kerusakan
Dokumen di Gunakan Swasta
Seseorang
yang kerusakan dokumen atau elektro-magnetik catatan dalam penggunaan pribadi
dan dimiliki oleh orang lain yang membuktikan hak atau kewajiban dipidana
dengan pidana penjara selama tidak lebih dari lima tahun.
Fokus Pada
Bidang :
Hukum
Cyber Crime di Jepang melakukan fokus di bidang Hak Cipta, Keamanan Data, dan
Perlindungan Informasi Pribadi.
Pelanggaran Yang Terjadi:
Kasus kejahatan di dunia maya
pada jepang tercatat sebanyak 2.200 kasus, meningkat 380 kasus dibanding
periode yang sama pada tahun lalu. Angka tersebut merupakan yang tertinggi
sejak aparat kepolisian mulai menangani kasus cyber crime secara
serius pada tahun 2000. Sementara itu, jumlah anak yang menjadi korban
kejahatan seksual di internet dengan memanfaatkan data pribadi anak yang
bersangkutan juga melonjak tajam menjadi 606 kasus dari sebelumnya sebanyak 125
kasus. Salah
satu modus operandi yang "sukses" menjadikan anak-anak sekolah
sebagai korbannya adalah dengan memposting ajakan bernada bujukan untuk
berkencan melalui situs internet, yang ternyata meningkat tiga kali lipat dari
sebelumnya yang hanya 159 kasus.
Akses
ilegal yang menerobos masuk ke sistem komputer perusahaan-perusahaan Di Jepang
kini juga semakin bertambah, yang memaksa polisi meningkatkan kegiatan
monitoringnya terhadap cyber crime.
8.
China
Latar Belakang:
Di China ada dua organisasi yang paling
penting bertanggung jawab atas keamanan internal dan eksternal adalah Biro
Keamanan Publik (PSB), bertanggung jawab atas keamanan internal, dan Keamanan
Kementerian Negara (MSS), yang menangani keamanan eksternal. Tanggung jawab
Biro Keamanan Umum (PSB) secara resmi dikodifikasikan dalam: “Jaringan Komputer
Informasi dan Internet Security, Perlindungan dan Peraturan Manajemen”, hal itu
telah disetujui oleh Dewan Negara pada 11 Desember 1997 dan
diterapkan 30 Desember 1997. Tanggung jawab untuk menjaga Internet
security menjadi tanggung jawab ISP(Internet Service Provider) sendiri, dan
apabila terjadi pelanggaran oleh pengguna maka lisensi ISP akan
dibatalkan oleh Pemerintah China. Pembatalan tersebut antara lain berhubngan
dengan bisnis dan pendaftaran jaringan, denda dan kemungkinan penuntutan pidana
baik staf perusahaan dan pengguna sesuai dengan pasal 20-23. Hal ini telah
diterapkan oleh Departemen Perindustrian Informasi (Departemen Kebijakan, Hukum
dan Peraturan) sejak tahun 1996. Apabila provider tidak dapat mengendalikan dan
menjaga integritas keamanannya maka provider lah yang akan dikenakan sanksi.
Hukum Pidana
dari pelanggaran Cyber Law Republik Rakyat Cina
·
Pasal
285. Barang siapa melanggar peraturan negara bagian dan terasa menganggu ke
dalam sistem komputer dan informasi mengenai urusan negara, pembangunan
fasilitas pertahanan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dihukum
tidak lebih dari tiga tahun hukuman pidana atau penahanan kriminal.
·
Pasal
286. Barang siapa melanggar peraturan negara bagian dan menghapus, mengubah,
menambah, dan mengganggu sistem informasi komputer, yang menyebabkan gangguan
operasional dari sistem dan menyebabkan dampak yang serius , harus dihukum
tidak lebih dari lima tahun hukuman pidana dan harus ditahan. Barangsiapa
melanggar peraturan negara bagian dan menghapus, mengubah, atau menambah data
atau memasang program aplikasi yang diproses dan dikirimkan oleh sistem
komputer, dan menyebabkan gangguan operasional maka yang bersangkutan
harus dihukum sesuai dengan paragraf sebelumnya. Barangsiapa
dengan sengaja menciptakan dan menyebarkan virus komputer dan program lain dan
melakukan sabotase yang menyebabkan gangguan operasional dari sistem komputer
dan menyebabkan konsekuensi serius harus dihukum sesuai dengan ketentuan
diatas.
·
Pasal
287. Barang siapa menggunakan komputer untuk penipuan keuangan, pencurian,
korupsi, penyalahgunaan dana publik, mencuri rahasia negara, atau kejahatan
lainnya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang relevan dari hukum
ini.
Fokus Pada Bidang:
Hukum
Cyber Crime di China melakukan fokus di bidang Keamanan Data, Perlindungan
Informasi Pribadi dan Pembajakan
Pelanggaran Yang Terjadi :
Pemerintah China dilaporkan menangkap
sekitar 15.000 orang karena diduga terlibat dalam kasus cybercrime.
Mereka dijaring dalam program "Operation Clean Internet" yang akan
berlangsung selama 6 bulan. Ministry of Public Security atau Kementerian
Keamanan Dalm Negeri memang menggelar operasi bersih-bersih internet sejak
bulan Juli lalu. Tujuannya untuk memutus jaringan komunikasi penjahat dunia
maya sekaligus membangun lingkungan internet yang sehat. Sampai sekarang,
aparat sudah menyelidiki 7400 kasus dengan sebagian besar di antaranya
merupakan kasus hacking dan pencurian data keuangan. Menurut pernyataan
resmi pemerintah, ada 10 kasus besar yang sedang dibongkar termasuk serangan
cyber terhadap sebuah perusahaan telekomunikasi. Ada pula pencurian informasi
keuangan melalui spam, kampanye menjatuhkan kelompok masyarakat dan penipuan
investasi online. Sebagai informasi, keamanan internet di China adalah
yang paling ketat di dunia. Situs berita dan media sosial milik asing tidak
boleh tayang di sana tidak terkecuali Google (GOOG) dan Facebook (FB).
Kebijakan sensor yang dinamai 'Great Firewall' memang mengincar
perusahaan-perusahaan teknologi barat , yang berpotensi menyuntikkan pengaruh
buruk kepada warga. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan mewajibkan blogger
untuk mendaftarkan dirinya ke pemerintah. Semua pengguna juga diminta memakai
nama asli dalam setiap aktivitasnya di web. Amerika Serikat sempat menuduh
China sebagai sarang hacker internasional, namun tudingan ini dibantah oleh
pihak Beijing. China mengklaim kalau masalah hacker dihadapi oleh semua negara,
termasuk mereka sendiri.
9. Korea
Selatan
Latar
Belakang :
Hukum Cyber pada Korea Selatan :
·
Bertindak
untuk melindungi informasi pribadi yang dikelola oleh lembaga publik
·
Tindakan
privasi komunikasi
·
Hukum
dasar perdagangan elektronik
·
Hukum
bisnis komunikasi elektronik
·
Undang-undang
tentang perluasan jaringan komputer dan menggunakan promosi
·
UU
otomatisasi administrasi perdagangan
·
Undang-undang
tentang penggunaan dan perlindungan kartu kredit
·
Tindakan
perlindungan keamanan telekomunikasi
·
Hukum
keamanan nasional
Fokus
Pada Bidang :
Hukum
Cyber Crime di Korea Selatan melakukan fokus di bidang Keamanan Data, Privasi
Komunikasi, Perdagangan Elektronik, Keamanan Telekomunikasi
Pelanggaran Yang Terjadi :
Kasus
kejahatan hacker tidak bertanggung jawab, hampir separuh warga negara Korea
Selatan menjadi korbannya. Hal ini terjadi setelah para hacker tersebut
menyerang beberapa data kartu kredit di negeri Ginseng tersebut. Ada tiga
perusahaan penerbit kartu kredit di Korea Selatan yang menyatakan kehilangan
data pelanggannya. Jika dijumlah, data yang hilang tersebut milik 20 juta
pelanggan padahal jumlah penduduk Korea Selatan ada 50 juta. Data yang hilang
tersebut di antaranya berisi nomor rekening bank, nama lengkap, nomor jaminan sosial,
nomor telepon, nomor dan masa berlaku kartu kredit. Ini merupakan data penting
yang jika disalahgunakan akan merugikan sang pemilik identitas. Pihak berwajib
Korsel sendiri menyatakan telah berhasil menangkap pelaku pencurian identitas
tersebut yang kemudian diketahui menjual hasil kejahatannya pada sebuah
perusahaan. Manajer perusahaan yang membeli data itu kemudian juga ditangkap. Akibat
hal ini, tiga produsen kartu kredit yang jadi sasaran serangan mengaku
bertanggung jawab. Mereka berjanji mengembalikan dana nasabah yang kemungkinan
hilang akibat serangan tersebut.
10. India
Latar Belakang :
Beberapa Peraturan yang mengatur,
diantaranya :
·
Mengirim
pesan mengancam melalui email : Sec. 503 IPC
·
Kata,
sikap atau tindakan yang dimaksudkan untuk menghina kesopanan seorang wanita : Sec.509 IPC
·
Mengirim
pesan memfitnah melalui e-mail : Sec 0,499 IPC
·
Website
gadungan, Cyber Frauds : Sec 0,420 IPC
·
Membuat
dokumen palsu : Sec.464 IPC
·
Pemalsuan
untuk tujuan kecurangan : Sec.468 IPC
·
Pemalsuan
untuk tujuan reputasi merugikan : Sec.469 IPC
·
Mengutak-atik
sumber komputer Dokumen : Sec.65
·
Hacking
dengan sistem komputer, : Sec.66
·
Mengirim
pesan ofensif melalui layanan komunikasi, dll : Sec.66A
·
Tidak
mengaku menerima komputer dicuri atau perangkat komunikasi : Sec.66B
·
Pencurian
Identitas : Sec.66C
·
Kecurangan
dengan hal berperan tertentu dengan menggunakan sumber daya komputer : Sec.66D
·
Pelanggaran
Privasi : Sec.66E
·
Terorisme
dunia maya : Sec.66F
·
Mempublikasi
atau bertransaksi material melanggar/cabul secara elektronik : Sec .67
·
Mempublikasi
atau bertransaksi material pornographi secara elektronik : Sec.67A
·
Hukuman
untuk penerbitan atau transmisi dari bahan yang menggambarkan pornographi
anak-anak, dll dalam bentuk elektronik : Sec.67B
·
Pelestarian
dan Retensi informasi oleh perantara : Sec.67C
·
Penekanan
untuk mengeluarkan arah untuk intersepsi atau pemantauan atau dekripsi dari
setiap informasi melalui sumber daya komputer : Sec.69
·
Penekanan
untuk mengeluarkan arah untuk memblokir akses informasi publik setiap melalui
sumber daya komputer : Sec.69A
·
Penekanan
untuk mengotorisasi untuk memantau dan mengumpulkan data lalu lintas atau
informasi melalui setiap sumber daya komputer untuk Cyber Security : Sec.69B
·
Mengakses
sistem dilindungi padahal tidak memiliki wewenang : Sec.70
·
Denda
kekeliruan : Sec.71
·
Pelanggaran
kerahasiaan dan privasi : Sec.72
·
Penerbitan
sertifikat yang ditandantangani salah secara digital : Sec.73
·
Publikasi
untuk tujuan penipuan : Sec.74
·
Penyalahgunaan
Email : Sec 0,500 IPC
·
Hukuman
untuk intimidasi : Sec.506 IPC
·
Pelanggaran
Hak Cipta : Sec. 51
·
Melanggar
salinan program komputer untuk menjadi suatu pelanggaran : Sec.63B
·
Percetakanmateri
sangat tidak senonoh atau keji yang ditujukan untuk pemerasan : Sec.292A IPC
·
Penjualan
Benda cabul ke orang muda : Sec 0,293 IPC
·
Penjualan
Online Obat : Peraturan NDPS
·
Penjualan
Online Senjata : Peraturan Senjata
Fokus Pada Bidang :
Hukum
Cyber Crime di Korea Selatan melakukan fokus di bidang Keamanan Data, Privasi
Komunikasi, Perdagangan Elektronik dan Senjata, Keamanan Identitas Pribadi, Hak
Cipta.
Pelanggaran Yang Terjadi :
Citibank Call Center Fraud
mengungkap kurangnya perlindungan data finansial di India. Pada sekitar bulan
April 2005, beberapa perusahaan outsourcing di India mengaku takut diembargo
oleh sistem perekonomian barat akibat adanya gejala kebangkitan kejahatan penipuan
dan pemalsuan (fraud) melalui internet yang menyasar Citibank. Terdapat tiga
mantan pegawai Mphasis, sebuah perusahaan outsourcing di Bangalore dan sembilan
orang lainnya yang mengaku pernah berhasil mencuri lebih dari $ 350.000 dari
berbagai nomor rekening Citibank yang ada di Citibank Newyork. Para pelaku
kejahatan ini telah ditangkap oleh polisi Pune di India setelah mendapat
laporan keluhan dari perusahaan rekanan Citibank, Nasscom sebagai salah satu
group perusahaan industri bidang jasa TI yang telah menerapkan sebuah sistem
pendataan seluruh karyawan secara nasional yang dikenal dengan istilah
"Benteng India - Fortress India". Kegiatan pendataan ini telah
dilakukan sejak sebelum bulan Mei 2005 yang akan mendaftar kurang lebih 350.000
para pegawai yang bekerja di BPO India. Pengamat sektor industri India,
Krishnan Thiagarajan, yang pernah menulis di Grup Publikasi India
"eWeek" pernah mengatakan bahwa saat pemerintah Amerika memprotes
adanya kerugian akibat sistem outsourcing yang diterapkan (yang berefek
terhadap rentannya sistem keamanan data finansial) di Amerika, pemerintah India
justru masih belum menangani masalah pengamanan data dan privasi data finansial
secara baik di India. Kasus kejahatan penipuan/pemalsuan (fraud) yang pernah
terjadi di India, mengungkap adanya indikasi kebocoran data finansial akibat
adanya sistem outsourcing di BPO, katanya lagi, dan keluhan ini disampaikan
pada Nasscom maupun pada pemerintah India untuk bertindak lebih serius dalam
menangani pengamanan serta perlindungan data, maupun memberlakukan screen test
bagi para calon karyawan yang akan bekerja di sektor industri perbankan (baik
yang langsung maupun yang melalui outsourcing).
Kesimpulan:
Cyber Law merupakan seperangkat aturan tentang
kejahatan di dunia cyber yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan
yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi,setiap
negara mempunyai cyber law tersendiri.
Sumber :
